Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MANADO
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Pemohon Termohon Status Perkara
24/Pid.Pra/2026/PN Mnd RICKY A. TEMO DIREKTUR RESERSE PPA DAN PPO POLDA SULAWESI UTARA SELAKU PENYIDIK Persidangan
Tanggal Pendaftaran Selasa, 10 Nov. 2026
Klasifikasi Perkara Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa Penetapan Tersangka
Nomor Perkara 24/Pid.Pra/2026/PN Mnd
Tanggal Surat Senin, 09 Nov. 2026
Nomor Surat -
Pemohon
NoNama
1RICKY A. TEMO
Termohon
NoNama
1DIREKTUR RESERSE PPA DAN PPO POLDA SULAWESI UTARA SELAKU PENYIDIK
Advokat
Petitum Permohonan
  1.  Pertimbangan Hukum Permohonan Praperadilan
  1. Bahwa pencerminan sendi-sendi dalam bidang hukum acara pidana, menimbulkan penciptaan azas-azas yang pada dasarnya bersifat universal dan merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan yang selalu dikaitkan dengan sendi yang utama yaitu jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. Bahwa mengenai HAM itu sendiri, dalam pemberian interpretasi atau maknanya   selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia HAM atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang bersumber dari Pancasila;
  3. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dengan tegas, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
  4. Bahwa pengakuan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945 tersebut di atas, di bidang hukum acara pidana telah di introdusir ke dalam Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dapat disebut KUHAP pada konsiderans menimbang huruf (a) dan huruf (c) yang mengandung nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, menyatakan:
  1. bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum;
  2. bahwa pembaruan hukum acara pidana dimaksudkan untuk menciptakan supremasi hukum, menjamin hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi, dan korban tindak pidana, serta mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu yang memperkuat fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum yang selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kemajuan teknologi informasi;
  3. Dipertegas dalam Penjelasan Umum KUHAP, pada angka 1 alinea kedua paragraf kedua dan huruf e menyatakan:

”Pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum.

“...... Penguatan mekanisme Praperadilan. Praperadilan merupakan mekanisme hukum yang bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan Penyidik dan Penuntut Umum dalam peradilan pidana.

  1. Bahwa KUHAP sebagaimana tersebut di atas, merupakan aturan dasar atau “payung hukum” dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, terutama bagi para pencari keadilan atas tindakan para aparat penegak hukum sejak dari tahap penyelidikan/penyidikan, penuntutan dan persidangan. Demikian juga, KUHAP telah menempatkan keadilan dan perlindungan HAM sebagai nilai tertinggi sesuai dengan martabat manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan martabat bangsa yang merdeka. Oleh karena itu harus mendapat perlindungan dan dijamin dalam pelaksanaannya, salah satunya melalui Praperadilan;
  2. Bahwa Praperadilan sebagai bagian dari proses peradilan pidana tersebut, tidak lain bertujuan untuk memberi dan menjaga keseimbangan agar dalam upaya penyidikan oleh Penyidik khususnya dalam hal menetapkan status seseorang sebagai tersangka harus dilakukan secara adil dan benar;
  3. Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Dr. A. Hamzah, Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran, pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat Praperadilan adalah sebagai “terjemahan” habeas corpus yang merupakan substansi HAM. Sebab penyusunan KUHAP banyak disemangati oleh Hukum HAM Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Selanjutnya menurut Luhut M. Pangaribuan, dimensi Praperadilan adalah horizontal yang melekat. Artinya Praperadilan sudah merupakan mekanisme dari KUHAP. Dengan kata lain dalam hal ini orang yang disangkakan melakukan tindak pidana diberikan hak oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan terhadap upaya paksa di dalam proses penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap dirinya. Hal tersebut bertujuan sebagai konkretisasi HAM dengan prinsip akusatoir serta praduga tidak bersalah yang dimuat di dalam KUHAP. Demikian pula, jika mencermati pendapat S. Tanusubroto yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan:
  1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
  2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;
  3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan, maupun dari sudut finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
  4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
  5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian (Termohon) dan/atau Kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan satu atau lebih orang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

  1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 KUHAP, menyatakan: “Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.
  2. Bahwa pelaksanaan wewenang Praperadilan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab XI Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili  Bagian Kesatu Praperadilan Pasal 158 sampai dengan Pasal 164, dan Bab XIII Bagian Kesatu Pasal 173 Ayat (2) dan Ayat (5) serta Pasal 176 Ayat (4) KUHAP, merupakan bagian yang tidak lepas dari upaya untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal untuk menguji sah atau tidaknya penggunaan kewenangan oleh Penyidik maupun Penuntut Umum, guna menjamin perlindungan terhadap HAM setiap orang termasuk in casu Pemohon.

 

  1. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan
  1. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sebagai tonggak penting dalam perluasan obyek praperadilan, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup (minimal 2 alat bukti) dan dalam pertimbangannya menyiratkan keharusan pemeriksaan calon tersangka untuk keseimbangan keterangan yang bertujuan memberi kesempatan calon tersangka memberikan keterangan yang seimbang dengan bukti yang ditemukan penyidik sebelum statusnya berubah menjadi tersangka;
  2. Bahwa,  kewenangan lembaga Praperadilan secara tegas dan jelas diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 15 menyatakan: “Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor atau advokad atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban, atas tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan atau tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.
  3. Bahwa Adapun ruang lingkup praperadilan berdasarkan Pasal 158 KUHAP meliputi:
    1. Sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
    2. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan ;
    3. Permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
    4. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
    5. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
    6. Penangguhan pembantaran penahanan.
  4. Bahwa selanjutnya, secara khusus Pemohon mengutip ketentuan hukum yang terkait dengan diajukannya praperadilan ini, yaitu:
    1. Pasal 60 ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, menyatakan: Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum dikirimkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penyidikan dimulai. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari sejak surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan diterima kejaksaan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan Penyidikan.
    2. Pasal 1 Angka 14 KUHAP, menyatakan:

“Upaya Paksa adalah tindakan aparat penegak hukum berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, pemblokiran, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar wilayah Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum.

  1. Pasal 158 ayat (1) huruf a KUHAP, menyatakan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa”

  1. Pasal 160 ayat (1) KUHAP, menyatakan:

“Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya”.

  1. Pasal 90 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) KUHAP, menyatakan:
    1. Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
    2. Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik dan diberitahukan kepada Tersangka paling lama 1 (satu) Hari terhitung sejak surat Penetapan Tersangka dikeluarkan.
    3. Surat Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  2. identitasTersangka;
  3. uraian singkat perkara; dan
  4. hak Tersangka.
  5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang menetapkan bahwa kesalahan penerapan atau penyebutan ketentuan hukum yang tidak tepat dan tidak lengkap menyebabkan penetapan tersangka cacat hukum dan tidak sah.

 

  1. Uraian Peristiwa Sebagai Objek Praperadilan
    1. Bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Termohon atas diri Pemohon;
    2. Bahwa Pemohon semula tidak tahu menahu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026;
    3. Bahwa peristiwa tersebut di atas, Pemohon ketahui setelah Pemohon menerima dan membaca Surat Termohon Nomor: B/132/V/RES.1.24/2026/Dit Res PPA dan PPO tanggal 7 Mei 2026 perihal Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara dugaan tindak pidana perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. Adapun dasar surat undangan klarifikasi tersebut, adalah:
    4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/V/2026/SPKT/POLDA SULUT, Tanggal 3 Mei 2026; dan
    5. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/56/V/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 6 Mei 2026;
    6. Bahwa 2 (dua) bulan kemudian, Pemohon menerima Tembusan Surat Termohon Nomor: SPDP/33/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, terhitung tanggal 8 Juli 2026 Penyidik telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026. Dalam surat tersebut belum menetapkan tersangka, dan tanpa menguraikan secara singkat kejadian  tindak pidana yang disidik;
    7. Bahwa selain Pemohon telah menerima Tembusan Surat Termohon Nomor: SPDP/33/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 tersebut, juga dalam waktu yang bersamaan Pemohon menerima juga Surat Termohon Nomor: S.Pgl/Saksi.1/108/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 sebagai panggilan Saksi kepada Pemohon untuk memberikan keterangan tanggal  13 Juli 2026 di kantor Termohon dalam  perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026;
    8. Bahwa adapun dasar diterbitkannya Surat Panggilan oleh Termohon Nomor: S.Pgl/Saksi.1/108/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 tersebut di atas, antara lain berdasarkan:
      1. Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/V/2026/SPKT/POLDA SULUT, Tanggal 3 Mei 2026; dan
      2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/36/VII/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026;
  1. Bahwa Surat Termohon Nomor: S.Pgl/Saksi.1/108/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 yang ditujukannya kepada Pemohon untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam  perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, lokasi atau tempat kejadianya di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026, BERBEDA ISINYA dengan Tembusan Surat Termohon Nomor: SPDP/33/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, terhitung tanggal 8 Juli 2026 Penyidik telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026.
  2. Bahwa setelah Pemohon memenuhi panggilan dan memberikan keterangan sesuai permintaan Termohon, ternyata yang membuat laporan adalah seorang perempuan yang bernama ZEFANIA NEHEMIA WARABA sebagai Pelapor, dan Pemohon sebagai Terlapor;
  3. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) bulan kemudian, tepatnya tanggal 30 Oktober 2026, Pemohon menerima surat dari Termohon yaitu Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026;
  4. Bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026, diterima oleh Pemohon pada Hari Jumat tanggal 30 Oktober 2026 bersamaan dengan diterimanya Tembusan Surat Termohon Nomor: B/516/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO  tanggal 30 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Pemohon yang disangka telah melakukan  tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026.
  5. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 2 November 2026, Pemohon menerima surat Termohon Nomor: S.Pgl.Tsk.1/252/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 2 November 2026, dan Hari Jumat tanggal 6 November 2026 Pemohon menerima surat Termohon Nomor: S.Pgl.Tsk.2/252.a/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 6 November 2026 untuk memberikan keterangan sebagai Tersangka dalam dugaan  tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026.
  6. Bahwa sampai saat ini, Termohon tidak memiliki satu pun alat bukti sah yang cukup dan relevan yang dapat membuktikan terpenuhnya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, terlebih lagi membuktikan adanya perbuatan tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan yang disangkakan kepada Pemohon, serta tidak ada kejelasan tempat kejadian, yaitu:
    1. Kejadian di Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026, atau
    2. Kejadian di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026
  7. Bahwa penetapan tersangka tersebut diterbitkan dengan kesalahan-kesalahan mendasar dalam penerapan hukum, sehingga penetapan tersebut cacat hukum, tidak sah, dan batal demi hukum.

 

  1. Alasan Hukum Permohonan Praperadilan

Bahwa sebagaimana Pemohon kemukakan di atas, salah satu dasar hukum permohonan Praperadilan ini adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 160 ayat (1) KUHAP, yang pada pokoknya mengatur mengenai Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut:

 

  1. Alasan Pertama:

“Pelanggaran Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Serta Hak Konstitusional Atas Kepastian Hukum Yang Adil”

  1. Bahwa sejak diterbitkannya Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/V/2026/ SPKT/POLDA SULUT tanggal 3 Mei 2026, Termohon membutuhkan waktu hampir 6 (enam) bulan hingga akhirnya pada tanggal 30 Oktober 2026 mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang dituduhkan terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado pada tanggal 22 April 2026.
  2. Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang berlangsung dalam jangka waktu yang terlampau lama tanpa adanya perkembangan berarti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum telah nyata-nyata mencederai posisi Pemohon. Pemohon sangat dirugikan karena status hukumnya dibuat terus menggantung, reputasi sosial dan profesionalnya hancur, tercemar, serta mengalami penderitaan ketidakpastian hukum yang berlarut-larut.
  3. Bahwa Pemohon senantiasa kooperatif memenuhi panggilan dan telah diperiksa sebagai Saksi pada tanggal 13 Juli 2026. Namun, Termohon baru menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 30 Oktober 2026 dan baru memberitahukannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada tanggal yang sama.
  4. Bahwa terdapat jeda waktu kosong (vacuum) selama lebih dari 3 (tiga) bulan penuh sejak pemeriksaan Pemohon sebagai saksi hingga terbitnya penetapan tersangka. Penundaan yang berlarut-larut ini secara logis dan hukum membuktikan bahwa Termohon sejak awal tidak memiliki cukup bukti (prematur), sehingga memaksakan proses penyidikan yang menggantung dan mencederai hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil.
  5. Bahwa proses penanganan perkara yang terlampau lama dan berlarut-larut tersebut tanpa disertai alasan hukum yang sah, logis, dan objektif merupakan bentuk penundaan perkara secara tidak sah (unwarranted/undue delay). Hal ini melanggar hak asasi Pemohon untuk segera mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin tegas dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945, Peraturan perundang-undangan formal yang berlaku, serta melanggar asas fundamental hukum internasional "Justice Delayed is Justice Denied" (Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak/diabaikan).
  6. Bahwa Pasal 158 huruf e KUHAP secara tegas menjadikan "penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah" sebagai objek praperadilan yang absolut. Penilaian yudisial tidak hanya menyoroti kalkulasi matematis durasi waktu, melainkan apa yang sebenarnya dilakukan secara pro-justitia oleh Termohon selama kurun waktu pasif tersebut.
  7. Bahwa fakta menunjukkan bahwa selama waktu berbulan-bulan yang berlalu tersebut, sama sekali tidak terlihat adanya aktivitas penyidikan yang krusial seperti:
    1. Pemeriksaan saksi-saksi penting secara berurutan;
    2. Permintaan atau penundaan hasil visum yang sah atau pemeriksaan forensik;
    3. Langkah konkret operasional yang dapat menjelaskan urgensi keterlambatan tersebut.
  8. Bahwa lamanya proses penanganan perkara a quo oleh Termohon dipastikan terjadi karena baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan, Termohon tidak menyusun Rencana Penyelidikan maupun Rencana Penyidikan yang di dalamnya wajib memuat target waktu yang diperlukan, sehingga Termohon telah melanggar norma imperatif Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mewajibkan adanya manajemen penyidikan yang akuntabel dan transparan.
  9. Bahwa dengan tidak disusunnya Rencana Penyelidikan dan Rencana Penyidikan dalam penanganan perkara a quo, Termohon telah melakukan maladministrasi penyidikan yang berakibat pada pelanggaran hak formal Pemohon. Keterlambatan tanpa alasan sah ini membuktikan ketidakcukupan bukti sejak awal, sehingga Termohon memperpanjang waktu demi mencari-cari kesalahan Pemohon tanpa kemajuan nyata, yang menegaskan bahwa penetapan tersangka didasarkan atas kesewenang-wenangan (abuse of power).
  10. Bahwa setelah Termohon mengirimkan Surat Nomor: B.SPDP/33/VII/ RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dengan status belum menetapkan tersangka, maka berdasarkan administrasi penyidikan Polri, apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP perpanjangan, dan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon selaku terlapor. Faktanya, Pemohon tidak pernah menerima pemberitahuan apa pun, yang menegaskan bahwa penyidikan ini tertutup, tidak akuntabel, dan ilegal demi hukum.

 

  1. Alasan Kedua:

“Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dikirimkan, Namun Kewajiban Koordinasi Fungsional Tidak Dijalankan”

  1. Bahwa Pemohon selaku Terlapor menerima tembusan Surat Termohon Nomor: B.SPDP/33/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yang menerangkan bahwa terhitung pada hari Rabu, 8 Juli 2026 dimulai penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c UU TPKS atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c KUHP Baru yang dituduhkan terjadi di Hotel SKYWARD Manado. Akan tetapi, dalam SPDP tersebut Termohon sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan utuh mengenai konstruksi anatomi tindak pidana yang terjadi.
  2. Bahwa pada hari yang sama, Pemohon menerima Surat Panggilan dari Termohon Nomor: S.Pgl/Saksi.1/108/VII/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 sebagai Saksi untuk memberikan keterangan pada tanggal 13 Juli 2026. Selanjutnya, pada hari Jumat, 30 Oktober 2026, Pemohon menerima dua surat sekaligus, yaitu:
    1. Tembusan Surat Nomor: B/516/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 30 Oktober 2026 perihal Pemberitahuan Penetapan Tersangka, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, atas diri Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan Seksual atau Perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026; dan
    2. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026, yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terjadi di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado pada tanggal 22 April 2026.
  3. Bahwa penerbitan SPDP dan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka tersebut membuktikan perkara telah berjalan secara formal dan Penuntut Umum telah diberitahukan. Namun, dalam sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System), pengiriman lembar SPDP hanyalah langkah awal administratif, bukan pemenuhan kewajiban hukum koordinasi itu sendiri. Norma hukum mengamanatkan koordinasi aktif wajib diwujudkan dalam bentuk pembahasan bersama guna menguji kelayakan materiil perkara.
  4. Bahwa hingga permohonan Praperadilan ini diajukan, tidak pernah ada satu pun Berita Acara Koordinasi antara Termohon dengan Penuntut Umum yang dibuat, ditunjukkan, atau dimasukkan ke dalam berkas perkara. Ketiadaan dokumen yuridis ini merupakan bukti konklusif terjadinya pelanggaran langsung terhadap prosedur formil koordinasi penegakan hukum yang mewajibkan setiap koordinasi operasional dituangkan dalam berita acara resmi.
  5. Bahwa beban pembuktian secara hukum terkait ada atau tidaknya pelaksanaan koordinasi fungsional ini berada sepenuhnya di pundak Termohon, bukan pada Pemohon. Jika Termohon mengklaim telah melaksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejati Sulawesi Utara, maka Termohon demi hukum wajib menunjukkan Berita Acara dan dokumentasi Koordinasi tersebut di hadapan persidangan a quo. Jika tidak dapat ditunjukkan, maka secara hukum koordinasi dinyatakan tidak pernah ada.
  6. Bahwa dalam perkara dugaan kekerasan seksual atau perkosaan, di mana karakteristik pembuktian sering kali bersifat tertutup (hidden crime) dan sangat bergantung pada subjektivitas keterangan pihak tertentu, keterlibatan dan filter objektif dari Penuntut Umum sejak tahap awal sangat krusial untuk menguji kelayakan serta kecukupan alat bukti guna menghindari kesalahan penargetan (wrongful conviction). Mengabaikan koordinasi ini berakibat fatal pada keabsahan penetapan tersangka yang diterbitkan secara sepihak, tergesa-gesa, dan tanpa masukan dari penuntut umum, sehingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon harus dinyatakan cacat prosedur dan tidak sah secara hukum.
  7. Bahwa akibat tidak adanya koordinasi, penetapan tersangka dilakukan tanpa masukan dari Penuntut Umum mengenai kecukupan alat bukti dan ketepatan penerapan pasal, sehingga melanggar prosedur wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHAP serta menjadikan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tersebut tidak sah secara hukum menurut Pasal 158 huruf (a) KUHAP.

 

  1. Alasan Ketiga:

“Pelanggaran Asas Transparansi (Pemohon Buta Alat Bukti) dan Cacat Hukum Menjadikan Resume Serta Hasil Gelar Perkara Sebagai Alat Bukti”

  1. Bahwa hingga permohonan Praperadilan ini didaftarkan, Pemohon berada dalam kondisi "buta alat bukti" karena Termohon bersikap tertutup, tidak pernah memperlihatkan, dan tidak pernah menginformasikan secara transparan mengenai alat bukti materiil apa yang sah secara hukum yang dijadikan landasan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka.
  2. Bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia (Pasal 235 ayat 1 KUHAP) menganut asas pembuktian yang bersifat limitatif formal (nemo prudens praesumitur), di mana jenis-jenis alat bukti yang sah ditentukan secara ketat oleh undang-undang, yang meliputi: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Bukti Elektronik, dan Pengamatan Hakim. Dokumen internal kepolisian berupa Resume Penyidik maupun Laporan Hasil Gelar Perkara TIDAK TERMASUK dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti sah.
  3. Bahwa dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026, Termohon secara tertulis mencantumkan bahwa hal yang menjadi dasar pertimbangan/memperhatikan penetapan tersangka adalah: Resume Singkat tanggal 25 September 2026 dan Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 Oktober 2026.
  4. Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan pelanggaran hukum berat dan fatal. Hasil gelar perkara hanyalah forum administrasi internal sektoral, dan resume penyidik hanyalah ringkasan analisis subjektif serta opini sepihak dari penyidik. Keduanya adalah aktivitas pengolahan pendapat atas bukti, BUKAN bukti itu sendiri. Penyidik sama sekali tidak memiliki wewenang hukum untuk menjadikan kesimpulan atau opininya sendiri sebagai alat bukti guna membatasi Hak Asasi Manusia seseorang melalui status tersangka.
  5. Bahwa dengan menggantikan syarat minimal 2 (dua) alat bukti sah dengan dokumen administratif internal kepolisian, Termohon terbukti secara nyata menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yang sah. Apabila benar Termohon memiliki alat bukti materiil yang sah (seperti saksi fakta atau surat medis), sudah seharusnyalah alat bukti tersebut yang dicantumkan secara terperinci dalam konsiderans Surat Ketetapan Tersangka, bukan berlindung di balik frasa administratif resume dan gelar perkara.
  6. Bahwa sekalipun perkara ini bersentuhan dengan UU TPKS yang memperluas kluster alat bukti (seperti surat keterangan psikolog atau informasi elektronik), perluasan tersebut tetap tunduk pada syarat bahwa perolehannya wajib dilakukan secara pro justitia dalam tahap penyidikan dan dinilai secara objektif. Ketertutupan Termohon membuktikan secara mutlak bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon dilakukan secara prematur, spekulatif, sewenang-wenang (abuse of power), dan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum.

 

  1.  Alasan Keempat

“Surat Penetapan Tersangka Cacat Formil Berat, dan Kabur (Obscuur Libellum)”

  1. Bahwa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026 yang diterbitkan oleh Termohon adalah surat yang kabur (obscuur) dan cacat formil berat karena tidak merinci secara terang, jelas, dan pasti mengenai uraian fakta perbuatan material yang dituduhkan, tidak memuat kapan jam waktu terjadinya (tempus delicti), dan di mana lokasi tempat kejadian yang sebenarnya (locus delicti) apakah di Lobby, Ruang Resepsionis, ruang meeting, kolam renang, atau di kamar hotel nomor berapa secara spesifik di Hotel SKYWARD Manado.
  2. Bahwa ketiadaan uraian singkat perkara yang jelas dan presisi ini mengakibatkan Pemohon kehilangan hak defensif yang dijamin oleh asas due process of law, karena mustahil bagi Pemohon untuk menyusun pembelaan diri yang efektif atas tuduhan yang kabur dan meraba-raba. Hal ini merusak prinsip objektivitas penyidikan yang wajib dijunjung tinggi oleh Termohon.
  3. Bahwa selain gagal menguraikan anatomi perkara, dokumen Surat Penetapan Tersangka yang dikeluarkan Termohon terbukti sama sekali tidak memuat dan tidak mencantumkan hak-hak dasar konstitusional Tersangka (seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak mengajukan saksi/ahli meringankan/adecharge, dll.). Pencantuman hak tersangka dalam surat ketetapan adalah amanat hukum acara yang bersifat imperatif-kumulatif, bukan opsional formalitas administrasi biasa (clerical error).
  4. Bahwa ketentuan hukum acara Pasal 90 ayat 3 KUHAP menegaskan bahwa Surat Penetapan Tersangka sekurang-kurangnya wajib memuat secara kumulatif: Identitas Tersangka, Uraian Singkat Perkara, dan Hak Tersangka.
  5. Bahwa tidak dicantumkannya unsur uraian perkara dan hak tersangka secara otomatis meruntuhkan legalitas formal dokumen tersebut di mata hukum, menjadikannya cacat yuridis (onrechtmatige overheidsdaad). Hal ini sejalan dengan standar baku yudisial, seperti dalam Putusan Praperadilan PN Kupang Nomor 1/ Pid.Pra/2026/PN Kpg tanggal 23 Februari 2026, di mana Hakim membatalkan penetapan tersangka karena terbukti cacat formil akibat tidak memuat uraian perkara dan hak tersangka.

 

  1. Alasan Kelima:

“Ketiadaan Dua Alat Bukti Yang Sah Dan Juga Tiadanya Bukti Ilmiah (Scientific Crime Investigation) Menurut UU TPKS Serta KUHAP”

  1. Bahwa ketentuan Pasal 24 UU TPKS mengatur secara khusus mengenai limitasi alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana Pemohon dalilkan, Pemohon berada dalam kondisi buta alat bukti. Berdasarkan fakta objektif, Termohon mengabaikan prinsip kuantitas dan kualitas alat bukti dengan hanya bersandarkan pada keterangan sepihak dari Pelapor tanpa didukung oleh alat bukti sah lainnya.
  2. Bahwa dalam perkara delik kekerasan seksual fisik sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b UU TPKS atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c KUHP Baru, undang-undang mensyaratkan adanya akibat nyata berupa penderitaan fisik, cedera, atau dampak psikologis yang merendahkan harkat dan martabat korban. Keberadaan dampak cedera fisik maupun psikis tersebut secara hukum tidak boleh diasumsikan secara sepihak atau ditebak secara subjektif oleh Termohon selaku Penyidik, melainkan wajib dibuktikan secara medis-hukum (medical evidence).
  3. Bahwa bukti medis-hukum tersebut wajib dituangkan dalam bentuk alat bukti Surat yang sah berupa Visum et Repertum (VeR) Fisik atau Visum et Repertum Psikiatrum yang dikeluarkan secara resmi pro-justitia oleh dokter spesialis kedokteran jiwa/psikiater atau psikolog klinis yang berwenang terhadap diri orang yang mengaku sebagai korban. Faktanya, hingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 30 Oktober 2026, Termohon belum memiliki dan tidak mengantongi hasil VeR Fisik atau Visum et Repertum Psikiatrum tersebut.
  4. Bahwa menetapkan status tersangka sebelum adanya hasil VeR atau tanpa melakukan pemeriksaan visum sama sekali adalah bentuk pelanggaran berat terhadap prinsip due process of law. Tindakan Termohon ini menjadikan penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagai tindakan yang sangat prematur, spekulatif, dan tidak didasarkan pada "Bukti Permulaan yang Cukup" yang valid dan sah.
  5. Bahwa selain absennya bukti medis, dalam perkara a quo juga terbukti secara nyata **tidak ada rekaman CCTV** pada lokasi kejadian yang dituduhkan (Hotel SKYWARD Manado). Ketiadaan CCTV ini mengakibatkan Termohon kehilangan alat bukti petunjuk atau informasi elektronik yang krusial untuk memverifikasi kebenaran materiil di tempat kejadian perkara (TKP).
  6. Bahwa ketiadaan VeR (bukti surat) dan ketiadaan CCTV (bukti elektronik/petunjuk) menegaskan bahwa Termohon murni hanya memiliki 1 (satu) alat bukti berupa keterangan saksi korban sepihak. Berdasarkan asas hukum yang berlaku universal dalam Pasal 237 Ayat (1) KUHAP serta diadopsi dalam syarat materiil penetapan  tersangka, yaitu asas "Unus Testis Nullus Testis" (satu saksi bukanlah saksi), keterangan satu orang saja tanpa didukung bukti materiil lain yang sinkron tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sah sebagaimana diwajibkan secara imperatif oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, sehingga penetapan tersangka harus dinyatakan tidak sah.

 

  1. Alasan Keenam:

“Ketidaksesuaian Unsur Tujuan Perbuatan Dan Tiadanya Elemen Niat Jahat (Mens Rea) Dalam Rangkaian Peristiwa Hukum”

  1. Bahwa Termohon menetapkan persangkaan kepada Pemohon dengan menggunakan Pasal 6 huruf b UU TPKS atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c KUHP Baru.
  2. Bahwa karakteristik dari kedua pasal delik materiil a quo secara absolut mensyaratkan adanya elemen mental niat jahat (mens rea) yang ditujukan khusus untuk menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum atau bermaksud merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan seseorang melalui kekerasan seksual, serta memanfaatkan kondisi korban yang sedang pingsan atau tidak berdaya.
  3. Bahwa berdasarkan rekonstruksi kronologis yang senyatanya, rangkaian tindakan yang dituduhkan kepada Pemohon sama sekali tidak memiliki unsur niat jahat (mens rea) seksual maupun konteks kekerasan. Fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah murni hubungan keperdataan berupa **peristiwa hutang-piutang antara Pemohon dengan pihak ketiga yang merupakan teman dari Pelapor**, di mana mereka bertemu untuk pertama kalinya secara terbuka di Hotel SKYWARD Manado Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado untuk membahas urusan bisnis/piutang tersebut.
  4. Bahwa bukti tidak adanya mens rea kekerasan seksual diperkuat dengan fakta bahwa setelah jangka waktu 5 sampai 6 hari sejak pertemuan keperdataan tersebut berlalu, Pelapor tiba-tiba menghubungi Pemohon dan melakukan klaim sepihak bahwa dirinya telah hamil dengan menunjukkan bukti USG dan testpack, yang mana klaim spekulatif tersebut langsung ditolak dengan tegas oleh Pemohon karena Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan asusila sebagaimana dituduhkan.
  5. Bahwa apabila Termohon melakukan penyidikan secara objektif dan cermat, Termohon akan menemukan bahwa tidak ada satu pun indikasi awal (prima facie) yang menunjukkan adanya niat jahat seksual dari seluruh rangkaian pemeriksaan saksi. Kegagalan Termohon dalam membuktikan elemen mens rea seksual ini dan memaksakan hubungan keperdataan hutang-piutang ditarik paksa menjadi delik perkosaan berakibat pada cacat substansial yang fatal, sehingga dasar penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

 

  1. Alasan Ketujuh:

“Cacat Hukum Aspek Perolehan Alat Bukti Elektronik Dan Tiadanya Hasil Uji Digital Forensik (Informasi Elektronik Ilegal)”

  1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) huruf b UU TPKS, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dalam 7 pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Namun, pengakuan hukum tersebut tidak serta-merta melegalkan segala bentuk file elektronik tanpa tunduk pada prosedur formil perolehan bukti yang diatur dalam Hukum Acara Pidana formal dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
  2. Bahwa agar suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik memiliki nilai hukum yang sah sebagai dasar penetapan tersangka, perolehannya wajib melalui mekanisme penyitaan yang sah, didasarkan atas izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta wajib melalui proses uji laboratorium digital forensik resmi oleh ahlinya guna memastikan otentisitas, integritas, dan keutuhan metadata file tersebut agar terbebas dari rekayasa, modifikasi, atau manipulasi (editing).
  3. Bahwa pada kenyataannya Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka hanya bermodalkan potongan gambar tangkapan layar (screenshot) yang tidak jelas asal-usulnya, tidak diketahui bersumber dari perangkat milik siapa, dan belum pernah dilakukan uji laboratorium forensik digital resmi oleh Puslabfor Polri.
  4. Bahwa penggunaan bukti screenshot ilegal yang tidak terverifikasi secara forensik digital ini adalah bentuk pelanggaran hukum acara yang fatal. Bukti elektronik yang cacat prosedur perolehannya secara hukum tidak memiliki nilai pembuktian (nol) dan dilarang keras dijadikan batu pijakan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga tindakan hukum Termohon menerbitkan status tersangka harus dinyatakan cacat yuridis dan tidak sah.

 

  1. Alasan Kedelapan:

“Penetapan Tersangka Mengandung Cacat Hukum Error In Persona Akibat Bersandar Pada Bukti Petunjuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tanpa Verifikasi Objektif”

  1. Bahwa Termohon mendalilkan adanya bukti berupa data manifes pemesanan kamar hotel dan salinan fisik/identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (RICKY A. TEMO) sebagai dasar tunggal untuk mengaitkan kehadiran fisik Pemohon dengan peristiwa pidana yang dituduhkan di Hotel SKYWARD Manado.
  2. Bahwa fakta menunjukkan Termohon hanya mengandalkan asumsi sepihak yang sangat rapuh bahwa Pemohon adalah penyewa kamar hotel tersebut semata-mata karena ditemukannya lembaran salinan identitas KTP atas nama Pemohon, tanpa melakukan verifikasi faktual lapangan yang mendalam. Tindakan ini membuktikan Termohon telah mengabaikan asas kehati-hatian (prudent) dan asas kecermatan yang wajib melekat pada setiap penyidik kepolisian.
  3. Bahwa Termohon terbukti secara nyata langsung menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu melakukan proses verifikasi, konfirmasi, dan klasterisasi bukti secara objektif kepada Pemohon maupun kepada pihak manajemen hotel, yang meliputi fakta-fakta sebagai berikut:
  1. Tidak Ada Bukti Transaksi Keuangan: Tidak terdapat rekam jejak aliran dana, mutasi rekening, pemotongan kartu debit, atau penggunaan kartu kredit milik Pemohon untuk melakukan pembayaran atau penyewaan kamar di Hotel SKYWARD Manado pada tanggal kejadian;
  2. Ketiadaan Saksi Resepsionis: Tidak didukung oleh keterangan saksi dari pihak resepsionis, staf, atau karyawan hotel yang menyatakan melihat, melayani, atau berinteraksi secara langsung dengan Pemohon pada saat proses check-in kamar dilakukan;
  3. Ketiadaan Verifikasi Fisik Rekaman CCTV: Tidak didukung oleh rekaman CCTV hotel yang mengonfirmasi kehadiran fisik Pemohon masuk ke dalam hotel maupun kamar pada waktu kejadian.
    1. Bahwa di era digital saat ini, kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan fisik maupun salinan identitas KTP milik orang lain oleh pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab tanpa izin pemiliknya sangat rentan dan marak terjadi. Keberadaan dokumen KTP atas nama Pemohon di suatu tempat tidak serta-merta mengikat Pemohon sebagai pelaku materiil dari suatu tindak pidana di tempat tersebut.
    2. Bahwa tindakan Termohon yang langsung menyimpulkan Pemohon sebagai pelaku tanpa melakukan verifikasi forensik digital terhadap sistem pemesanan hotel, pemeriksaan tanda tangan pada formulir fisik check-in, atau mencocokkan rekening bank pemesan asli merupakan tindakan yang sangat spekulatif, ceroboh, dan berbahaya. Ketiadaan verifikasi objektif ini mengakibatkan penetapan status tersangka terhadap Pemohon mengandung cacat hukum salah sasaran (error in persona), sehingga Surat Ketetapan Tersangka yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah, tidak berdasarkan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

 

Bahwa berdasarkan semua alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:

  1. Bahwa rangkaian perbuatan Termohon dalam melaksanakan proses penyidikan yang tidak ada koordinasi dan tidak ada masukan Penuntut Umum tentang bukti serta bukti tidak cukup tetap diteruskan, juga proses penyidikan berlarut-larut, yang pada akhirnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka tanpa dasar kuat demi menutupi kelemahan bukti;
  2. Bahwa dalam perkara kekerasan seksual, di mana bukti sering kali bersifat tersembunyi atau bergantung pada keterangan pihak-pihak tertentu, peran Penuntut Umum sejak tahap awal sangat krusial untuk memastikan kelengkapan bukti dan menghindari kesalahan penargetan. Mengabaikan koordinasi justru menimbulkan risiko kesalahan penegakan hukum;
  3. Bahwa Pemohon tidak menolak proses hukum, melainkan meminta proses yang sah dan adil. Jika bukti cukup dan sah, proses dapat dilanjutkan. Namun jika bukti belum cukup dan prosedur dilanggar, maka penetapan tidak sah dan harus dibatalkan.
  4. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Pasal 6 huruf b UUTPKS atau Pasal 473 Ayat (2) huruf c KUHP telah dilakukan secara serampangan dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Tindakan Termohon melanggar Pasal 24 UU TPKS jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 karena tidak didukung oleh alat bukti ilmiah yang objektif seperti Visum et Repertum Psikiatrum yang sah, serta tidak didukung oleh hasil pemeriksaan digital forensik terhadap alat bukti elektronik yang disita. Ketiadaan pemenuhan syarat minimal alat bukti yang sah ini membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah dan cacat hukum.
  5. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan persangkaan Pasal 6 huruf b UUTPKS dan Pasal 473 Ayat (2) Huruf c KUHP. Bahwa delik dalam pasal a quo mengisyaratkan adanya akibat nyata berupa penderitaan psikis atau fisik yang merendahkan harkat martabat korban;
  6. Bahwa faktanya, hingga ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, Termohon sama sekali belum memiliki Visum et Repertum (VeR) baik fisik maupun psikologis yang sah dari instansi medis yang berwenang. Ketiadaan bukti ilmiah (scientific crime investigation) ini membuktikan bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dasar asumsi subjektif yang prematur.
  7. Bahwa selain itu, di tempat kejadian perkara yang dituduhkan tidak terdapat alat bukti petunjuk berupa rekaman CCTV ataupun alat bukti elektronik lainnya yang secara objektif merekam peristiwa hukum tersebut.
  8. Bahwa dengan tidak adanya VeR (Alat Bukti Surat) dan tidak adanya rekaman CCTV (Alat Bukti Petunjuk/Elektronik), maka Termohon praktis hanya bersandar pada keterangan sepihak dari Saksi Korban. Hal ini secara nyata melanggar asas Unus Testis Nullus Testis sebagaimana diatur dalam Pasal 237 Ayat (1) KUHAP, serta bertentangan dengan Ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang mewajibkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

 

  1. Permohonan Pemohon Kepada Yang Terhormat Hakim Praperadilan

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan tersebut di atas, terkait dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/ 2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026 terhadap diri Pemohon  sebagai Tersangka yang diduga  melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Pasal 473 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, merupakan Perbuatan Termohon yang tidak profesional dan terkesan mengada-ada dan terlalu dicari-cari, yang telah menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon selaku Warga Negara Indonesia yang hak-haknya harus dilindungi.

Oleh karena itu Pemohon mohon dengan hormat kepada Hakim Pengadilan Negeri Manado Kls IA yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusan Praperadilan pada pokoknya sebagai berikut:

 

PRIMAIR:

  1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Praperadilan ini;
  2. Menyatakan bahwa tindakan Upaya Paksa berupa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/269/V/2026/SPKT/POLDA SULUT, Tanggal 3 Mei 2026 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/36/VII/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  3. Menyatakan bahwa Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
  4. Menyatakan bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/36/VII/2026/Ditres PPA dan PPO tanggal 8 Juli 2026 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
  5. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/33/X/RES.1.24/2026/Ditres PPA dan PPO tertanggal 30 Oktober 2026 tentang Penetapan Tersangka tersebut, dan menghentikan segala tindakan penyidikan terhadap Pemohon
  6. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak didukung oleh minimal 2 (alat) bukti yang cukup atau sama sekali tidak terdapat bukti permulaan yang cukup;
  7. Memerintahkan pemulihan hak-hak Pemohon, termasuk pemulihan nama baik dan rehabilitasi atas segala kerugian yang ditimbulkan akibat penetapan yang tidak sah;
  8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

 

SUBSDAIR:

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pihak Dipublikasikan Ya