1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT tanpa membayarkan hak pensiun PARA PENGGUGAT adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan kerja antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Pemutusan Hubungan Kerja disebabkan usia pensiun, terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayarkan hak PARA PENGGUGAT berdasarkan Pasal 56 juncto Pasal 40 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yaitu uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4), kepada PARA PENGGUGAT dengan total keseluruhan sebesar Rp. 193.343.750,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima pulu rupiah), yang terdiri dari hak PENGGUGAT I sebesar Rp. 88.291.250,- (delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan hak PENGGUGAT II sebesar Rp. 105.052.500,- (Seratus lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PENGGUGAT I (upah Rp 3.700.000,-/bulan, masa kerja 14 tahun 10 bulan):

1. Uang Pesangon Pensiun

9 x Rp. 3.700.000,- x 1,75= Rp 58.275.000,-

1. Uang Penghargaan Masa Kerja

5 x Rp 3.700.000,-= Rp 18.500.000,-+

1. Uang Pergantian Hak

15% x Rp. 76.775.000,-= Rp. 11.516.250,- +

Jumlah Total Keseluruhan= Rp. 88.291.250,-

(Delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah)

PENGGUGAT II (upah Rp 4.200.000,-/bulan, masa kerja 15 tahun 3 bulan):

1. Uang Pesangon Pensiun

9 x Rp. 4.200.000,- x 1,75= Rp.66.150.000,-

1. Uang Penghargaan Masa Kerja

6 x Rp.4.200.000,-= Rp.25.200.000,-+

1. Uang Cuti Tahunan

15% x Rp. 91.350.000,-= Rp. 13.702.500,- +

Jumlah Total Keseluruhan= Rp. 105.052.500,-

(Seratus lima juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah)

1. Menghukum TERGUGAT membayar upah proses kepada PARA PENGGUGAT, terhitung sejak TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan kepada PENGGUGAT I pada tanggal 27 Januari 2026 dan PENGGUGAT II pada tanggal 4 Januari 2026 sampai dengan gugatan ini didaftarkan, paling lama 6 (enam) bulan upah sesuai Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

- Upah proses PENGGUGAT I : 6 x Rp 3.700.000,- = Rp 22.200.000,-

- Upah proses PENGGUGAT II : 6 x Rp 4.200.000,- = Rp 25.200.000,-

- Total= Rp. 47.400.000,-

(Empat puluh juta empat ratus ribu rupiah)

1. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum serta meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap aset milik TERGUGAT yang nilai lelangnya dapat mengganti nominal uang yang merupakan hak PARA PENGGUGAT sebesar Rp 240.743.750,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayarkan kepada PARA PENGGUGAT, dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang dimiliki sekarang maupun di kemudian hari, selama atas barang tersebut melekat nama TERGUGAT sebagai pemilik;
2. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan TERGUGAT secara sukarela sampai dengan Putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT;
3. Menyatakan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun terdapat upaya hukum Verzet, Kasasi, Perlawanan, dan/atau Peninjauan Kembali;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.